Sejak tahun 2001 bangsa Indonesia memulai babak baru dalam penyelenggaraan pemerintahan, ketika diberlakukan undang-undang otonomi daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199 tentang Pemerintahan Daerah (per 2004 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan per 2014 direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah) dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah. Melalui otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan yan hampir penuh terhadap penggunaan sumber-sumber fiskalnya. Menurut Undang-Undang tersebut, Otonomi daerag bertujuan mengurangi kesenjangan sidkal antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta pemerintah antar daerah, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional, tata kelola, transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian transfer ke daerah yang tepat sasatan, tepat waktu, efisien dan adil serta mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan makro ekonomi. Buku ini menyajikan berbagai teori tentang yang banyak digunakan dalam penelitian mengenai otonomi daerah.